Berdasarkan keterangan Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, untuk menangkal potensi bahaya isu SARA itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menyelenggarakan sebuah kegiatan semacam Jambore Lintas Iman.
JAKARTA, dawainusa.com – Pilkada serentak 2018 dan pemilu serentak 2019 diindikasikan penuh dengan tantangan. Salah satu tantangannya ialah meletusnya politik identitas dengan pemanfaatan isu berbasis suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut.
Harga Masih Mahal, BBM Satu Harga Perlu Diawasi
Gedung Sekolah Ambruk, Mahasiswa Jogja Galang Solidaritas untuk SDN Boleng
Mahasiswi Turki Gigit Lidah Tukang Ojek Sampai Putus
Berdasarkan keterangan Anggota Bawaslu RI, Mochammad Afifuddin, untuk menangkal potensi bahaya isu SARA itu, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu akan menyelenggarakan sebuah kegiatan semacam Jambore Lintas Iman. Kegiatan ini, katanya, akan diikuti oleh kalangan muda dari berbagai daerah yang akan melaksanakan pemilu.
“Kami ingin lakukan semacam Jambore Lintas Iman. Harus digelorakan di kalangan muda,” kata Afifuddin di bilangan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (26/12) kemarin.
Baca juga: Dana TGUPP 28,5 Miliar: Mendagri Minta Kaji Ulang, Anies Memilih Santai
Menurut Afifuddin, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pendidikan politik serta pemahaman akan dampak isu SARA kepada kalangan muda. Sehingga, katanya, mereka akan memiliki kesadaran; pemakaian isu SARA dalam konstentasi politik akan membawa akibat buruk bagi kehidupan bersama.
“Kami harap bisa ada dampaknya,” tutur Afifuddin.
Isu SARA Lebih Bahaya dari Politik Uang
Isu SARA memang sangat potensial menjelang pemilu. Isu ini dinilai memiliki bahaya yang cukup signifikan bagi perjalanan demokratisasi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lingkat Madani Indonesia (Lima), Ray Rangkuti menegaskan, bahaya politik berbasis SARA akan lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan politik uang. Hal itu, katanya, dapat dilihat dalam lanskap politik dalam Pilkada DKI Jakarta kali lalu.
“Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta memerlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang,” jelas Rangkuti.
Baca juga: Setelah Novanto, Bamsoet Disebut Jadi Kandidat Kuat Ketua DPR
Lebih lanjut, katanya, politik berbasis SARA ini berbahaya dan mudah berkembang karena telah mendapatkan alat legitimasi tertentu seperti dengan memakai dalil kebebasan beragama. Hal ini, katanya, membuat berbagai upaya untuk melawan pratik seperti ini menjadi sangat sulit.
“Bahwa SARA dianggap tidak bermasalah karena perspektif dianya, bukan perspektif demokrasinya. Karena dianggap mengamalkan kepercayaan agama tertentu,” ungkapnya.
Hadapi Isu SARA, Bawaslu Tidak Boleh Sendirian
Sementara itu, Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini mengungkapkan, untuk mencegah biaknya potensi isu SARA ini, mesti ada keterlibatan dari semua pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu, katanya, yakni institusi negara, kelompok masyarakat sipil, serta media massa.
“Ekstensifikasi penggunaan politik SARA yang menyimpang dari koridor demokrasi membuat Bawaslu harus melakukan langkah-langkah antisipasi yang maksimal. Tidak bisa sendirian, tetapi harus melibatkan semua pihak terkait,” ungkap Aggraini.
Baca juga: Ustaz Abdul Somad Ditolak Masuk Hong Kong
Selain itu, Anggraini juga menjelaskan, saat ini, untuk menangkal bahaya seperti ini, tidak bisa hanya dengan memakai UU Pilkada. Sebab, jelasnya, UU Pilkada yang berlaku sampai saat ini, masih tumpul untuk menghadapi hal itu.
Oleh karena itu, tegasnya, pihak Bawaslu juga mesti bekerjasama dengan berbagai stakeholder tertentu.
“Misalnya Kominfo, Komisi Informasi Publik, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers, Kemendagri, SKPD pada Pemda, platform media sosial dan media massa,” ungkapnya.
Anggraini mengungkapkan peran media massa menjadi sangat penting untuk diperhatikan lantaran selama ini pengaruh media masa sangat signifikan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.
Untuk itu, katanya, pihak Bawaslu mesti merangkul berbagai media massa yang ada dengan bekerjasama dengan Kominfo supaya dapat memastikan, berbagai informasi yang disajikan melalui berbagai media itu berisi konten-konten yang dapat memberikan efek edukatif bagi para penggunanya.
“Kominfo pasti punya instrumennya. Jadi, membangun kerjasama taktis, menyusun langkah-langkah antisipatif dan responsive atas kampanye politik SARA yang menyasar pilkada dan pemilu,” tutur Anggraini.* (YAH).
Komentar
Posting Komentar