Abdul Munir Sara
Kemarin ketika kami ke Kutai Kartanegara-Kaltim dalam suatu acara BM PAN; betapa kagetnya, dia punya APBD sekitar Rp.9 triliun pada tahun 2017, tapi kondisi infrastruktur mengenaskan. Secara regional, terjadi penyusutan angkatan kerja sekitar 61 ribu orang ditahun 2016 berdasarkan data BPS. Penyebabnya harga komoditas global yang menurun sejak 2016; menjadi faktor slow down harga batu bara sebagai komoditas unggulan Kaltim khususnya kabupaten Kukar.
Saya sempat bicara dengan teman-teman DPRD II terkait perpolitikan disana. Betapa kagetnya. Untuk mengamankan suara saja, per orang paling rendah Rp.250.000. Bahkan wilayah perkotaan; kisarannya bisa sampe Rp.1 juta per suara. Belum agi wilayah yang susah di Jangkau, di kawasan perbatasan. Ini hampir berlaku masif atau semacam harga pasaran politik transaksional disana. Saya berharap, momok demokrasi macam ini tak terjadi di NTT.
Jadi kita bayangkan, seperti apa rupa politik anggaran disana. Sudah bisa dipastikan, yang ada di isi kepala para politisi parlemen adalah, bagaimana caranya mengembalikan modal yang dikeluarkan saat pemilu. Suara rakyat sudah dibeli putus. Hubungan legislator dengan konstituennya adalah hubungan transaksional. Hubungan dagang. Sudah bisa dibayangkan, APBD-nya hanya menjadi pusat pengeroyokan politik kembali modal. Resultante-nya, kota dengan APBD Rp.9 triliun, tapi pembangunan infrastruktur mengenaskan. Jangan sampai itu terjadi di Kabupaten Alor dan kabupaten lainnya di NTT.
Contoh soal. APBD Alor tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp. 1.011.677.456.545,00, PAD kita Rp. 52.351.480.000,00 (diolah dari LKPJ Bupati Alor dari pos belanja Dinas Pariwisata). Kalau dilihat dari postur anggarannya secara holistik; maka pariwisata adalah sektor unggulan untuk meningkatkan target PAD. Sebab itu Expo Alor dengan pagu Rp. 604.020.000,- selalu menjadi anomaly dan dipolemikkan. Dalam postur APBD 2017 ini, kalau dihitung-hitung, alokasi untuk sektor pariwisata saja sebesar Rp. 8.415.747.400,00-, atau 0,8% dari APBD dan 16,1% dari PAD 2017.
Meskipun anggaran pariwisata di atas tergolong rendah dalam analisa prioritas, namun pertanyaannya, apakah dengan asumsi di atas, mampu direalisasikan Pemkab Kabupaten Alor? Bagimana dengan kondisi destinasi pariwisata Kabupaten Alor? Infrastruktur kepariwisataan? Berapa besar sektor pariwisata dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kabupaten Alor di sektor jasa kepariwisataan? Berapa besar berkontribusi terhadap peningkatan angkatan kerja?
Masalahnya tak cuma bertumpuk-tumpuk di eksekutif. Mari kita lihat secara kolektif dalam kaitannya dengan politik anggaran kita. DPRD kabupaten Alor; menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan dan budgeting. Sudah pasti RAPBD dibahas secara bersama-sama antara DPRD dan eksekutif daerah. Dalam pandangan demikian, maka DPRD harus punya extra effort, agar kebijakan fiskal daerah dititik beratkan pada keunggulan daerah. Harus ada analisa prioritas.
Setiap pos belanja; harus dihitung secara ketat apa dampak ekonomi terhadap masyarakat. Belanja rutin dibikin efisien. Belanja produktif dan sosial diberi ruang fiskal sefleksibel mungkin dengan perhitungan; setiap terjadi peningkatann anggaran belanja infrastruktur; harus equel dengan persentase peningkatan angkatan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Dan semunya ini, kita butuh suatu supremasi politik keterwakilan dari anggota legislatif yang sevisi dengan kita.
Skemanya adalah kita harus dapat mengendalikan partai (dari pusat hingga daerah). Disinilah titik pijak politisi DPRD. Di DPRD; kita memiliki satu fraksi. Dengan catatan; setiap siklus APBD, DPRD harus meng-cover masukan partai (dari DPP, DPW hingga DPD) terkait program untuk wilayah konstituen.
Kalau DPRD-nya macam-macam, harus mendapat sanksi dari partai (kerena kita memiliki kewenangan di partai/DPD). Struktur DPD, membuat kajian strategis pembangunan domestik, dan diplenokan bersama anggota DPRD. Program tersebut terkoneksi hingga ke SKPD Kabupaten.
Tugas DPRD adalah meminta dan membuat bargaining dengan SKDP, agar menyetujui program aspirasi yang berkaitan dengan kebutuhan wilayah konstituen. Dan hal ini menjadi mission yang wajib dilaksanakan oleh kader partai yang ada di DPRD. Olehnya itu, kita harus menang di Pilkada dan memiliki satu fraksi di DPRD. Baru kita bisa bangun sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah.
Berikutnya adalah pentingnya kita punya konektivitas dari DPRD I hingga DPR RI. Karena APBD kita (di Alor0 ini cuma Rp. 1.01 triliun, dengan PAD sekitar Rp. 52.3 miliar, maka kita butuh suplay politik anggaran untuk mendorong anggaran dan program strategis dari pusat dan provinsi ke kabupaten Alor. Oleh karena itu, kita harus memiliki wakil di DPR-RI dan DPRD provinsi yang secara geneologis memiliki hubungan atau garis soiologis dan budaya dengan Kabupaten Alor. Hanya dengan kesamaan kultur dan legacy kearifan masa lalu sajalah membuat orang punya awareness dan concern dengan pembangunan kabupaten Alor.
Saya lima tahun bekerja bersama salah seorang anggota DPR-RI dari kawasan Flores Barat; dan saya tahu persis bagimana orang ini punya awareness dan concern terhadap Flores Barat (Manggarai Raya dan Ngada) Pembangunan infrastruktur dasar disana tumbuh pesat. Baru dua bulan dia jadi Ketua Komisi V DPR RI, pesawat Garuda Indonesia bisa masuk di Manggarai Barat. Hal demikian karena infrastruktur bandara dibuat sesuai standar penerbanagan nasional.
Jalan-jalan di Fores Barat 85 % hotmix. Dia dapat alokasi dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Pamsimas sebesar di atas 500 lebih desa, demikianpun rumah swadaya (program merehab rumah orang miskin). Hampir 80% diarahkan ke Flores Barat (Manggarai Raya/Tiga Manggarai).
Karena dia punya hubungan geneologis dan sosiologis dengan Kabupaten Ngada, maka Ngada merupakan salah satu kabupaten yang ikut kecipratan merasakan menfaat politik perwailan di DPR-RI dari Ketua Komisi V; bapak Laurens Bahang Dama (alm). Saya melihat semua hal ini dari jarak yang sangat dekat. Di DPR-RI, perwakilan Flores Barat (Manggarai Raya, Ende, Ngada dan Sikka), mereka punya lima wakil rakyat di Senayan. Mari kita lihat akselerasi pembungan Flores Barat !
Bagiaman dengan daratan Alor, Flores Timur dan Lembata?
Kita jauh tertinggal. Profil infrastruktur kita dengan saudara-saudara di Flores Barat sangat jomplang. Kita jauh tertinggal. Hal ini terjadi karena, kita belum memiliki kader yang ada di elit partai dari tingat pusat dan wilayah; terutama di DPR-RI. Sekali lagi karena APBD kita yang tergolong cekak alias kecil, maka kita butuh suplay belanja pusat melalui program aspirasi dari kementerian lembaga mitra DPR-RI. Kita juga butuh perwakilan di DPR-RI, agar dapat meng-edorse program strategis melalui anggaran APBN ke daerah Alor, Flores Timur dan Lembata. Keyword-nya adalah, kita harus memiliki suatu sikap politik yang substansial; menghadapi pemilu 2019. Mari melihatnya dengan kepala dingin. Konsensus kedaerahan apa yang perlu kita bangun untuk tiga kabupaten (Lamaholot), Lembata, Alor dan Flores Timur? Mari kita menjawabnya di Pemilu 2019
Komentar
Posting Komentar